REPUBLIKA.CO.ID, Oleh Al Akbar Rahmadillah/Founder Sobat Cyber Indonesia
Starlink, perusahaan satelit milik Elon Musk dengan reputasinya unggul dalam penyediaan kapasitas satelit, dalam waktu dekat akan beroperasi di Indonesia. Perusahaan asal Amerika Serikat (AS) ini memproyeksikan dapat mengoptimalkan kapasitas satelitnya dengan masuk ke pasar Indonesia.
Dengan menggunakan skema bisnis mana pun, apabila dapat beroperasi di Indonesia akan tetap menguntungkan bagi Starlink. Apalagi, Starlink cukup agresif untuk masuk ke Indonesia karena mereka sangat concern terhadap umur desain satelit yang singkat.
Sehingga waktu untuk Starlink masuk ke Indonesia menjadi komponen kritis terhadap perhitungan investasi Starlink secara global. Di sisi lain, Pemerintah Indonesia melalui Kemenko Marves membuka keran investasi bagi Starlink.
Tidak hanya itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga berminat menggunakan Starlink untuk layanan kesehatan di Indonesia. Bagi pemerintah, Starlink diharapkan dapat memberikan akses internet ke titik terpencil yang sulit terjangkau untuk mengatasi tantangan geografis di Indonesia, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.
Pemerintah juga memiliki agenda lain dengan mendorong Starlink di Indonesia, yaitu dengan masuknya layanan internet tersebut dapat menarik investasi Tesla dan pengembangan baterai listrik. Kebetulan kedua perusahaan dimiliki Elon Musk.
Namun, RI juga harus memahami pentingnya menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat demi memastikan kehadiran Stralink tidak menghambat berkembangnya industri nasional. Dengan demikian, pemerintah perlu menjamin untuk mencegah praktik monopoli atau dominasi pasar yang tidak sehat oleh Starlink.
Selain itu, Starlink yang bakal ikut meramaikan pasar Indonesia juga perlu mendukung dan memperkuat kapabilitas industri telekomunikasi nasional. Hal itu dapat dilakukan melalui transfer teknologi, pelatihan tenaga kerja lokal, dan kemitraan strategis dengan perusahaan nasional.
Dengan cara tersebut, Starlink dapat menjadi mitra yang berkelanjutan bagi industri telekomunikasi Indonesia, meningkatkan kapabilitas teknis, dan operasional secara keseluruhan. Sehingga pada akhirnya investasi yang diterima pemerintah tidak hanya secara langsung dari layanan Starlink, namun juga bagi peningkatan kapabilitas industri nasional.
Dengan mengedepankan persaingan usaha yang sehat dan mendukung kapabilitas industri nasional, masuknya Starlink dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi pembangunan sektor telekomunikasi di Indonesia. Hal itu tidak hanya memperluas akses masyarakat terhadap layanan telekomunikasi, tetapi juga memberikan variasi layanan bagi industri nasional melalui satelit Starlink.
Kehadiran Starlink di Indonesia wajib melalui kerja sama dengan penyelenggara lokal. Pasalnya, potensi terjadi segregasi layanan antara Starlink yang menyediakan jaringan backhaul dan industri nasional yang memberikan layanan Starlink kepada masyarakat.
Dengan segregasi layanan akan menciptakan solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Pemerintah pun dapat merasakan manfaat dengan memastikan, layanan internet di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) terpenuhi.
Pun melalui Starlink, Elon Musk dapat berinvestasi di Indonesia dan peningkatan pemasukan negara melalui pajak. Dengan kedatangan Starlink, pemerintah memiliki tanggung jawab dan peran yang sangat penting dalam memastikan masyarakat dapat mengakses layanan internet dengan baik, terutama pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan.
Selain itu, pemerintah juga memainkan peran penting untuk mengambil langkah yang mengedepankan segregasi layanan dengan mendorong Starlink menjadi backhaul untuk melayani wilayah yang membutuhkan. Pemerintah mesti dapat memfasilitasi kerja sama antara Starlink selaku penyedia backhaul dan penyedia layanan telekomunikasi nasional untuk memastikan integrasi dengan jaringan telekomunikasi yang ada.
Dengan mendukung segregasi layanan antara Starlink dan penyelenggara telekomunikasi nasional, pemerintah bisa membawa manfaat besar bagi pembangunan ekonomi dan sosial di seluruh negeri. Selain itu, tentu saja meningkatkan potensi pajak dari kerja sama Starlink dan penyelenggara nasional.
Dalam memasuki pasar di Indonesia, Starlink harus memiliki komitmen untuk memberikan layanan internet dengan harga yang wajar dan adil. Selama ini, layanan Starlink di beberapa negara, termasuk AS terbilang cukup tinggi di angka Rp 2 juta. Sedangkan tarif di Indonesia ditetapkan sekitar Rp 750 ribu.
Karena itu, Starlink hendaknya jangan melakukan dumping harga yang tidak sehat demi mendapatkan pasar Indonesia. Starlink wajib menjalin kemitraan yang adil dengan penyelenggara telekomunikasi nasional di setiap wilayah, khususnya di beberapa daerah yang memiliki tantangan geografis.
Tidak hanya itu, Starlink juga harus membantu pembangunan fasilitas pendukung, seperti infrastruktur gateway di berbagai daerah dan menyediakan layanan presales serta aftersales yang memadai. Kerja sama itu tidak hanya menguntungkan penyelenggara telekomunikasi nasional, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat dengan edukasi yang komprehensif.
Ke depannya, dengan akses internet yang memadai, masyarakat dapat mengakses informasi kesehatan yang penting, menghubungi layanan kesehatan jarak jauh, dan mengakses layanan publik secara online, seperti pembayaran pajak, pendaftaran kendaraan, dan layanan administrasi lainnya. Hal itu jelas membantu meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan.
Kehadiran Starlink pun nantinya bisa membawa manfaat yang besar bagi masyarakat. Sehingga peran pemerintah dalam menyediakan anggaran untuk memastikan akses internet yang andal dan terjangkau bagi semua mampu terwujud. Juga, hal itu bisa mendorong sektor kunci seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan publik untuk kemajuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
